BOJONEGORO - Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menghadirkan inovasi dalam penanganan persoalan lingkungan. Evaluasi diperlukan menyusul kemarau panjang, meningkatnya suhu udara, hingga kondisi hutan di Bojonegoro yang viral di media sosial karena dinilai menyerupai gurun.
Sekretaris Komisi D DPRD Bojonegoro,Jumarianto , menilai penanganan lingkungan tidak cukup dilakukan melalui program rutin. DLH perlu membangun pola kerja yang lebih terukur, terutama dalam mengoptimalkan tanggung jawab perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, selama ini perusahaan-perusahaan besar telah menggelontorkan anggaran CSR untuk kegiatan lingkungan. Namun, dampak program tersebut belum terlihat secara jelas dan belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
“Kita berharap DLH ada semacam gebrakan atau inovasi baru terkait tanggung jawabnya. Jangan hanya sebatas rutinitas. Pengalaman dari dahulu, kaitannya dengan cara yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar, ternyata belum ada dampak jelas yang kita rasakan, padahal gelontoran uang tidak sedikit dari CSR perusahaan,” kata Imam Sholikin usai rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro.
Jumarianto meminta DLH membangun kolaborasi dengan perusahaan, tidak hanya dalam penyusunan dan pelaksanaan program, tetapi juga membentuk sistem pengawasan serta pemeliharaan hasil kegiatan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah program penghijauan. Menurutnya, kegiatan penanaman pohon harus disertai perawatan agar tanaman dapat tumbuh dan memberikan manfaat jangka panjang. Tanpa sistem pemeliharaan yang jelas, program penanaman berpotensi tidak memberikan hasil sesuai harapan.
Ia juga membuka peluang penyusunan regulasi atau peraturan daerah (Perda) apabila diperlukan untuk mengatur tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan, baik di kawasan perhutanan maupun di luar kawasan tersebut.
“Kalau memang butuh sebuah naungan aturan atau regulasi, ayo dibuat. Agar upaya yang kita lakukan itu benar-benar mempunyai dampak dan fungsinya maksimal sesuai yang kita harapkan,” tegasnya.
Imam menambahkan, aturan tersebut nantinya dapat memuat mekanisme penghargaan (reward) bagi perusahaan yang menjalankan tanggung jawab lingkungan dan sanksi (punishment) bagi pihak yang tidak melaksanakannya.
Komisi D berharap DLH mampu menyusun skema kolaborasi yang terukur bersama perusahaan sehingga penggunaan anggaran CSR benar-benar menghasilkan manfaat bagi pemulihan lingkungan di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga program lingkungan tidak berhenti pada kegiatan penanaman atau seremoni, tetapi memiliki target, sistem perawatan, dan evaluasi yang jelas. (dan/*)

