NGAWI - Pemerintah kabupaten ngawi bakal menerapkan pola partisipatoris dalam upaya penanganan kemiskinan diwilayah setempat. Termasuk dengan ikut menggerakkan seluruh komponen masyarakat diluar pemerintahan agar peduli dalam penaganan kemiskinan.
Wakil bupati ngawi, dwi rianto jatmiko menjelaskan, menggadeng kelompok sosial dan masyarakat nantinya akan diintegrasikan dengan program pemerintah daerah. Dengan cara tersebut ia meyakini angka kemiskinan di ngawi akan mampu berkurang.
Seperti upaya pemberdayaan, melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa maka nanti setiap desa jika terdapat warga miskinnya akan diberikan pemberdayaan. Misal pemanfaatan lahan kosong atau lahan pekarangan dengan bercocok tanam atau ternak maupun perikanan. Hal ini nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan warga miskin dalam hal kebutuhan pangan disamping juga akan menambah pemasukan. Termasuk kegiatan padat karya yang dari program pemerintah daerah.
Meski begitu, wabup yang juga sebagai ketua tim penangulangan kemiskinan menyatakan program pemerintah tidak akan berjalan jika tidak mendapat suport atau dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Sementara pemkab ngawi mentargetkan terjadi penurunan angka kemiskinan minimal 1 persen di setiap tahunnya. Sehingga pada tahun 2026 mendatang prosentasi angka kemiskinan di ngawi harus turun di angka 10,5 persen.
Wakil bupati ngawi, dwi rianto jatmiko menjelaskan, menggadeng kelompok sosial dan masyarakat nantinya akan diintegrasikan dengan program pemerintah daerah. Dengan cara tersebut ia meyakini angka kemiskinan di ngawi akan mampu berkurang.
Seperti upaya pemberdayaan, melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa maka nanti setiap desa jika terdapat warga miskinnya akan diberikan pemberdayaan. Misal pemanfaatan lahan kosong atau lahan pekarangan dengan bercocok tanam atau ternak maupun perikanan. Hal ini nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan warga miskin dalam hal kebutuhan pangan disamping juga akan menambah pemasukan. Termasuk kegiatan padat karya yang dari program pemerintah daerah.
Meski begitu, wabup yang juga sebagai ketua tim penangulangan kemiskinan menyatakan program pemerintah tidak akan berjalan jika tidak mendapat suport atau dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Sementara pemkab ngawi mentargetkan terjadi penurunan angka kemiskinan minimal 1 persen di setiap tahunnya. Sehingga pada tahun 2026 mendatang prosentasi angka kemiskinan di ngawi harus turun di angka 10,5 persen.
