KABAR APIK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022, Senin (31/08/2023) malam.
Hadir dalam paripurna ini Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) bersama pimpinan OPD, serta puluhan anggota DPRD dari masing-masing fraksi.
Dalam laporan badan anggaran yang disampaikan oleh Wakil Ketua Dprd Bojonegoro Sahudi, total realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 melebihi target yang ditentukan. Yakni mencapai 5,767 triliun rupiah dari target 4,208 triliun rupiah.
“Dengan begitu artinya capaian pendapatan setara dengan 137,69 persen atau melebihi target,” tegas Sahudi dalam laporan.
Sementara, sejumlah catatan yang diberikan kepada eksekutif, salah satunya yaitu untuk memaksimalkan pendapatan unggulan lain selain dana bagi hasil minyak dan gas bumi atau DBH migas.
Dalam kesempatan ini, pihak DPRD juga mengapresiasi Pemkab Bojonegoro yang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 9 kali berturut-turut terhadap laporan keuangan termasuk tahun anggaran 2022.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam tanggapan hasil laporan banggar atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 mengungkapkan, berdasarkan fakta dan data APBD asumsi makro bahwa pertumbuhan ekonomi Bojonegoro pada tahun 2022 melebihi target nasional.
“Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini berdampak pada penurunan angka kemiskinan di daerah,” tegas Bupati Anna.
Sementara itu, terkait dengan silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran, Bupati Anna menjelaskan bahwa silpa sebesar 3,2 triliun rupiah berasal dari dua sumber. Pertama, karena pendapatan yang semula dianggarkan sebesar 4,2 triliun berhasil mencapai 5,7 triliun rupiah, sehingga pada akhir tahun dana masuk mencapai 1,567 triliun rupiah.
“Kedua, penyerapan anggaran tidak mencapai 100 persen, hanya 82,83 persen, dengan jumlah 5,37 triliun rupiah. Sehingga menyisakan 1,115 triliun yang ditambahkan dengan selisih 500 miliar dana cadangan untuk dana abadi pendidikan yang menunggu peraturan pemerintah,” ungkapnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum untuk memaparkan berbagai aspek penting dalam pelaksanaan APBD Bojonegoro tahun 2022, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk kemajuan daerah ke depannya. (*/tim)
Hadir dalam paripurna ini Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) bersama pimpinan OPD, serta puluhan anggota DPRD dari masing-masing fraksi.
Dalam laporan badan anggaran yang disampaikan oleh Wakil Ketua Dprd Bojonegoro Sahudi, total realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 melebihi target yang ditentukan. Yakni mencapai 5,767 triliun rupiah dari target 4,208 triliun rupiah.
“Dengan begitu artinya capaian pendapatan setara dengan 137,69 persen atau melebihi target,” tegas Sahudi dalam laporan.
Sementara, sejumlah catatan yang diberikan kepada eksekutif, salah satunya yaitu untuk memaksimalkan pendapatan unggulan lain selain dana bagi hasil minyak dan gas bumi atau DBH migas.
Dalam kesempatan ini, pihak DPRD juga mengapresiasi Pemkab Bojonegoro yang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 9 kali berturut-turut terhadap laporan keuangan termasuk tahun anggaran 2022.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam tanggapan hasil laporan banggar atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 mengungkapkan, berdasarkan fakta dan data APBD asumsi makro bahwa pertumbuhan ekonomi Bojonegoro pada tahun 2022 melebihi target nasional.
“Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini berdampak pada penurunan angka kemiskinan di daerah,” tegas Bupati Anna.
Sementara itu, terkait dengan silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran, Bupati Anna menjelaskan bahwa silpa sebesar 3,2 triliun rupiah berasal dari dua sumber. Pertama, karena pendapatan yang semula dianggarkan sebesar 4,2 triliun berhasil mencapai 5,7 triliun rupiah, sehingga pada akhir tahun dana masuk mencapai 1,567 triliun rupiah.
“Kedua, penyerapan anggaran tidak mencapai 100 persen, hanya 82,83 persen, dengan jumlah 5,37 triliun rupiah. Sehingga menyisakan 1,115 triliun yang ditambahkan dengan selisih 500 miliar dana cadangan untuk dana abadi pendidikan yang menunggu peraturan pemerintah,” ungkapnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum untuk memaparkan berbagai aspek penting dalam pelaksanaan APBD Bojonegoro tahun 2022, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk kemajuan daerah ke depannya. (*/tim)
