JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Partai Golkar, H. Eko Wahyudi, menerima kunjungan kerja dan audiensi anggota DPRD Bojonegoro di ruang rapat Komisi IV Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Rombongan yang datang dalam kegiatan ini antara lain wakil ketua DPRD Bojonegoro Mitroatin, ketua dan sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi Dan Sigit Kushariyanto, dan anggota, serta dinas terkait dari Pemkab Bojonegoro.
Dalam pertemuan tersebut, Mitroatin menyampaikan harapan agar pemerintah pusat melalui anggota DPRD Komisi IV Eko Wahyudi dapat mendukung penguatan sektor pertanian di Bojonegoro, mengingat kabupaten tersebut memiliki areal persawahan luas serta menjadi salah satu wilayah penghasil padi terbesar di Jawa Timur.
Mitroatin mengungkapkan, sektor pertanian di Bojonegoro butuh dukungan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai demi tercapainya swasembada pangan seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo. Selain itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyampaikan kondisi di lapangan bahwa jika panen raya, harga jual gabah belum sesuai dengan HPP yang telah ditentukan.
“Kabupaten Bojonegoro diharapkan menjadi penyokong lumbung padi nasional. Tetapi hingga saat ini masih ada kendala penyerapan gabah. Harapan kami aspirasi yang kami sampaikan dari petani Bojonegoro dapat di perjuangkan oleh DPR RI”. Ungkap Mitroatin.
Menanggapi aspirasi tersebut, Eko Wahyudi menyambut baik dan menyatakan kesiapan untuk mengakomodasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI, Seperti bidang pertanian, pangan, dan kehutanan.
Terkait temuan serapan gabah oleh Bulog di lapangan yang sebagian belum terakomodir, serta harga jual gabah di tingkat petani belum sesuai HPP Rp6.500, pihaknya akan menampung dan mencarikan solusi dengan mitra kerja yang ada di Komisi IV.
“Serapan gabah oleh Bulog dilapangan belum terakomodir, selain itu harga jual gabah di tingkat petani belum sesuai HPP Rp6.500”. ungkap Eko.
Menurut Eko Wahyudi, sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2025, Kementerian atau lembaga yang ada diharapkan berkolaborasi sesuai tugas fungsinya, serta menjalankan instruksi Presiden untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkat produktifitas pertanian. Sehingga bisa tercapai swasembada pangan serta kesejahteraan petani terus meningkat.
“sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2025, Kementerian atau lembaga yang ada diharapkan berkolaborasi sesuai tugas fungsinya masing-masing, serta menjalankan instruksi Presiden untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkat produktifitas pertanian. Sehingga bisa tercapai swasembada pangan serta kesejahteraan petani itu sendiri”. Tambah Eko.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara legislatif daerah dan pusat, khususnya dalam mendukung pembangunan Bojonegoro di sektor pertanian. Rok/lim.
Rombongan yang datang dalam kegiatan ini antara lain wakil ketua DPRD Bojonegoro Mitroatin, ketua dan sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi Dan Sigit Kushariyanto, dan anggota, serta dinas terkait dari Pemkab Bojonegoro.
Dalam pertemuan tersebut, Mitroatin menyampaikan harapan agar pemerintah pusat melalui anggota DPRD Komisi IV Eko Wahyudi dapat mendukung penguatan sektor pertanian di Bojonegoro, mengingat kabupaten tersebut memiliki areal persawahan luas serta menjadi salah satu wilayah penghasil padi terbesar di Jawa Timur.
Mitroatin mengungkapkan, sektor pertanian di Bojonegoro butuh dukungan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai demi tercapainya swasembada pangan seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo. Selain itu, politisi Partai Golkar tersebut juga menyampaikan kondisi di lapangan bahwa jika panen raya, harga jual gabah belum sesuai dengan HPP yang telah ditentukan.
“Kabupaten Bojonegoro diharapkan menjadi penyokong lumbung padi nasional. Tetapi hingga saat ini masih ada kendala penyerapan gabah. Harapan kami aspirasi yang kami sampaikan dari petani Bojonegoro dapat di perjuangkan oleh DPR RI”. Ungkap Mitroatin.
Menanggapi aspirasi tersebut, Eko Wahyudi menyambut baik dan menyatakan kesiapan untuk mengakomodasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI, Seperti bidang pertanian, pangan, dan kehutanan.
Terkait temuan serapan gabah oleh Bulog di lapangan yang sebagian belum terakomodir, serta harga jual gabah di tingkat petani belum sesuai HPP Rp6.500, pihaknya akan menampung dan mencarikan solusi dengan mitra kerja yang ada di Komisi IV.
“Serapan gabah oleh Bulog dilapangan belum terakomodir, selain itu harga jual gabah di tingkat petani belum sesuai HPP Rp6.500”. ungkap Eko.
Menurut Eko Wahyudi, sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2025, Kementerian atau lembaga yang ada diharapkan berkolaborasi sesuai tugas fungsinya, serta menjalankan instruksi Presiden untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkat produktifitas pertanian. Sehingga bisa tercapai swasembada pangan serta kesejahteraan petani terus meningkat.
“sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2025, Kementerian atau lembaga yang ada diharapkan berkolaborasi sesuai tugas fungsinya masing-masing, serta menjalankan instruksi Presiden untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkat produktifitas pertanian. Sehingga bisa tercapai swasembada pangan serta kesejahteraan petani itu sendiri”. Tambah Eko.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara legislatif daerah dan pusat, khususnya dalam mendukung pembangunan Bojonegoro di sektor pertanian. Rok/lim.
