 |
| Audiensi Koalisi Komunitas Ojek Online (ojol) Tuban (KKOT) di gedung DPRD setempat, Selasa (09/09/2025). Foto: Dziky/JTV. |
TUBAN - Koalisi Komunitas Ojek Online (ojol) Tuban (KKOT), menyampaikan sejumlah aspirasi saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPRD setempat di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Tuban, Selasa (09/09/2025).
Salah satu tuntutan utama yang dibawa adalah permintaan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengalokasikan anggaran untuk membiayai pembayaran bulanan BPJS Ketenagakerjaan bagi para ojol.
Humas KKOT Hendra Waskita menjelaskan, selama ini ojol sudah membiayai hidup secara mandiri, sementara untuk jaminan kesehatan diharapkan ada kepedulian pemerintah setempat.
“Kami sudah cari uang sendiri, kami ingin BPJS gratis. Karena di daerah lain, seperti Kabupaten Gresik, barusan saja tercover BPJS gratis dengan alokasi dari Pemkab,” jelas Hendra.
Ia mengungkapkan, saat ini ojol Tuban memang telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan, tetapi iurannya masih ditanggung sendiri. KKOT berharap pemerintah daerah bisa menanggung melalui hibah maupun mekanisme anggaran khusus.
“Itu (BPJS Ketenagakerjaan) nanti praktiknya seperti apa, kami ingin di Tuban ini juga sama. Pemkab Tuban bisa mengalokasikan ini,” imbuhnya menegaskan.
Lebih lanjut, KKOT juga mendorong Pemkab Tuban untuk memfasilitasi upgrading skill atau pelatihan keterampilan bagi para driver ojol untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Harapan kami, supaya untuk upgrading skill difasilitasi oleh Pemkab terkait aplikasi maupun penajaman skill kami supaya kami tidak bekerja sebagai ojol terus, entah jadi wirausaha atau apa,” tandasnya.
Selain dua tuntutan terkait persoalan lokal, KKOT juga menyampaikan tuntutan terkait kasus meninggalnya driver ojol, Affan Kurniawan, agar diusut hingga tuntas dan transparan.
Kemudian, mereka juga menyuarakan tuntutan nasional Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) serta mendesak penegakan SK Gubernur Jatim 188/290 dan 188/291 agar tarif R2 dan R4 dijalankan konsisten serta aplikator yang melanggar ditindak.
“Kami ingin para aplikator ini tertib secara administrasi,” pintanya.
Sementara itu Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, mengaku telah menerima 5 poin aspirasi dari para ojol. Aspirasi ini akan ditindaklanjuti melalui rapat internal.
“Nanti kita rapatkan diinternal, sekaligus mendorong beberapa hal terutama tuntutan lokal, otomatis teman-teman di komisi yang membidangi akan menindaklanjuti dengan secepatnya,” tutupnya. (dzi/rok)
