NGANJUK - Ratusan warga dari Desa Ngepung, Pisang, dan Kemaduh yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Nganjuk menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Nganjuk, Selasa siang (18/11/2025). Aksi itu digelar sebagai bentuk protes terhadap kualitas makanan program Makan Pendamping Gizi (MPG) yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan harga.
Dalam pantauan JTV, ratusan warga menuntut agar makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat memiliki kualitas yang layak serta sesuai ketentuan anggaran, yakni Rp15 ribu per porsi. Mereka menilai bahwa porsi dan kualitas makanan yang diterima selama ini tidak mencerminkan nilai tersebut.
Selain soal harga, massa juga mendesak adanya pendampingan intensif dari Pemkab Nganjuk dan DPRD di setiap dapur pengolahan MPG. Mereka menegaskan perlu adanya pendampingan dan pengecekan kualitas dari pihak kesehatan sebelum makanan dibagikan.
Perwakilan massa, Yanto, menyampaikan bahwa warga hanya ingin transparansi dan pengawasan yang lebih ketat agar layanan MPG benar-benar bermanfaat.
“Kami hanya menuntut makanan yang sesuai harga ketentuan, lima belas ribu rupiah per porsi. Harus ada juga pengawasan dari pemerintah dan tenaga kesehatan supaya yang dibagikan itu layak dan aman dikonsumsi,” ungkap Yanto dalam orasinya.
Menanggapi tuntutan demonstran, Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Jianto, memberikan penjelasan mengenai pembagian anggaran dalam program tersebut. Ia menyebutkan bahwa dana Rp15 ribu per porsi tidak sepenuhnya digunakan untuk bahan makanan.
“Lima belas ribu itu terbagi menjadi tiga bagian. Sepuluh ribu untuk biaya makanan, sementara lima ribu dipakai untuk sewa dapur dan gaji para karyawan yang bekerja di dapur MPG,” imbuhnya.
Usai mendengar penjelasan dari pihak DPRD, massa kemudian membubarkan diri secara tertib. Aparat kepolisian turut melakukan pengawalan hingga aksi selesai guna menjaga situasi tetap kondusif. (wani/im)
Dalam pantauan JTV, ratusan warga menuntut agar makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat memiliki kualitas yang layak serta sesuai ketentuan anggaran, yakni Rp15 ribu per porsi. Mereka menilai bahwa porsi dan kualitas makanan yang diterima selama ini tidak mencerminkan nilai tersebut.
Selain soal harga, massa juga mendesak adanya pendampingan intensif dari Pemkab Nganjuk dan DPRD di setiap dapur pengolahan MPG. Mereka menegaskan perlu adanya pendampingan dan pengecekan kualitas dari pihak kesehatan sebelum makanan dibagikan.
Perwakilan massa, Yanto, menyampaikan bahwa warga hanya ingin transparansi dan pengawasan yang lebih ketat agar layanan MPG benar-benar bermanfaat.
“Kami hanya menuntut makanan yang sesuai harga ketentuan, lima belas ribu rupiah per porsi. Harus ada juga pengawasan dari pemerintah dan tenaga kesehatan supaya yang dibagikan itu layak dan aman dikonsumsi,” ungkap Yanto dalam orasinya.
Menanggapi tuntutan demonstran, Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Jianto, memberikan penjelasan mengenai pembagian anggaran dalam program tersebut. Ia menyebutkan bahwa dana Rp15 ribu per porsi tidak sepenuhnya digunakan untuk bahan makanan.
“Lima belas ribu itu terbagi menjadi tiga bagian. Sepuluh ribu untuk biaya makanan, sementara lima ribu dipakai untuk sewa dapur dan gaji para karyawan yang bekerja di dapur MPG,” imbuhnya.
Usai mendengar penjelasan dari pihak DPRD, massa kemudian membubarkan diri secara tertib. Aparat kepolisian turut melakukan pengawalan hingga aksi selesai guna menjaga situasi tetap kondusif. (wani/im)
