NGAWI - Kelangkaan minyak goreng subsidi jenis Minyakita di pasar tradisional Ngawi mendapat sorotan dari DPRD setempat. Dewan meminta Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK) segera mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi bersama Bulog guna memastikan ketersediaan bahan pokok tersebut.
Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, mengatakan kondisi kelangkaan yang terjadi saat ini tidak lepas dari hukum supply and demand yang berdampak pada kenaikan harga di pasaran. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga turut memengaruhi distribusi dan ketersediaan barang.
Namun demikian, Yuwono menilai sangat disayangkan jika Minyakita sebagai minyak goreng bersubsidi dari pemerintah justru sulit ditemukan di pasaran.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai barang subsidi justru kosong di pasar,” ujarnya.
DPRD juga mempertanyakan validitas data yang dimiliki dinas terkait, khususnya mengenai kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam menentukan jumlah pasokan yang harus tersedia di pasar.
Selain itu, Yuwono menyoroti pelaksanaan operasi pasar yang dinilai hanya mampu menekan harga dalam jangka pendek, namun belum menjamin ketersediaan stok secara berkelanjutan.
Untuk itu, pihaknya mendesak DPPTK segera berkoordinasi dengan Bulog guna memastikan distribusi Minyakita kembali lancar. DPRD Ngawi melalui Komisi III juga berencana menggelar rapat dengar pendapat guna membahas lebih lanjut persoalan kelangkaan tersebut.
Dewan berharap langkah cepat dan tepat dapat segera dilakukan agar masyarakat tidak terus terdampak oleh keterbatasan pasokan minyak goreng subsidi di pasaran. (ito/im)
