BOJONEGORO -DPC Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro menyatakan siap mengikuti setiap regulasi kepemiluan yang nantinya ditetapkan pemerintah maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPC Partai Hanura Bojonegoro, Danang Dwi Yulianto, usai menerima kunjungan dan sosialisasi dari KPU terkait sejumlah wacana perubahan regulasi yang saat ini masih dibahas di tingkat nasional.
Menurutnya, sejumlah isu yang disampaikan KPU masih berupa wacana dan belum memiliki regulasi resmi. Namun sosialisasi tersebut dinilai penting agar partai politik dapat mempersiapkan diri apabila aturan baru nantinya diberlakukan.
Masih ada beberapa isu nasional yang belum ada regulasinya. KPU menyampaikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa diterapkan dan bisa juga tidak. Tujuannya agar partai politik tidak kaget jika nanti ada aturan baru,” ujarnya di kantor setempat.
Salah satu wacana yang dibahas adalah penerapan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai hingga tingkat kecamatan. Selama ini ketentuan tersebut berlaku hingga tingkat kabupaten/kota.
Menanggapi hal itu, Danang menegaskan Hanura selalu berupaya memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai.
“Kami optimistis dan selalu mengikuti regulasi yang berlaku. Dalam penyusunan kepengurusan dari tingkat pusat sampai ke bawah, kami berupaya mengakomodasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen,” katanya.
Selain itu, KPU juga menyampaikan perkembangan terkait kemungkinan penataan daerah pemilihan (dapil). Namun hingga kini belum ada keputusan resmi karena masih menunggu regulasi yang akan ditetapkan.
“Terkait penataan dapil juga masih berupa wacana. Nanti akan dilihat proporsi keterwakilan dan jumlah kursinya. Kami menunggu keputusan resmi dan siap mengikuti aturan yang berlaku,” pungkasnya.(dan/*)
