BOJONEGORO - Polres Bojonegoro mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan penadahan hasil curian yang terjadi di tanah kosong di samping toko emas, Jalan M.H. Thamrin, Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.
Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Kamis, 15 Mei 2025, sekitar pukul 23.00 WIB. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan empat orang tersangka yang diduga memiliki peran berbeda, yakni sebagai pelaku pencurian dan penadah hasil curian.
Dua tersangka yang diduga sebagai pelaku pencurian berinisial A-D-A (24), laki-laki asal Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, serta I-W (25), laki-laki warga Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.
Sementara itu, dua tersangka lainnya berinisial A-H (26) dan F-S (36), keduanya laki-laki warga Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Keduanya diduga berperan sebagai penadah kendaraan hasil curian.
Pihak kepolisian menjelaskan, pengungkapan kasus ini mengarah pada empat orang tersangka dengan pembagian peran sebagai pelaku pencurian dan penadah.
“Dalam pengungkapan kasus curanmor ini, kami mengamankan empat orang tersangka. Dua orang diduga berperan sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor, sedangkan dua lainnya diduga sebagai penadah hasil curian. Saat ini seluruh tersangka masih menjalani proses hukum lebih lanjut,” jelas pihak kepolisian kepada JTV.
Selain mengamankan empat tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit telepon genggam dan satu buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Seluruh barang bukti tersebut diamankan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.
Atas dugaan tindak pidana pencurian, tersangka A-D-A dan I-W dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Keduanya terancam pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak kategori V, yakni Rp500 juta.
Sedangkan tersangka A-H dan F-S yang diduga terlibat dalam penadahan dijerat Pasal 591 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. (edo/im)
