BOJONEGORO - Meski pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak akan berlangsung pada November tahun 2024 mendatang. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro sudah mengajukan anggaran mulai dari Bupati hingga Gubernur.
Komisioner Bawaslu Bojonegoro, Zaenuri mengatakan, sesuai arahan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Pihaknya telah mengajukan anggaran pilkada serentak tahun 2024 ke Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 18 miliar rupiah.
“Anggaran sebesar 18 miliar tersebut sebagian besar diperuntukan untuk gaji adhoc atau tenaga pengawas, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga tiap TPS,” terangnya kepada JTV, Jumat (29/09/2023).
Lanjut Zaenuri, untuk pengawasan pemilu legislatif dan presiden serentak pada Februari 2024 mendatang, seluruh anggaran berasal dari Bawaslu Pusat.
“Pemilu serentak untuk bawaslu tidak ada anggaran, karena sudah dari pusat,” pungkasnya. (edo/rok)
Komisioner Bawaslu Bojonegoro, Zaenuri mengatakan, sesuai arahan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Pihaknya telah mengajukan anggaran pilkada serentak tahun 2024 ke Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 18 miliar rupiah.
“Anggaran sebesar 18 miliar tersebut sebagian besar diperuntukan untuk gaji adhoc atau tenaga pengawas, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga tiap TPS,” terangnya kepada JTV, Jumat (29/09/2023).
Lanjut Zaenuri, untuk pengawasan pemilu legislatif dan presiden serentak pada Februari 2024 mendatang, seluruh anggaran berasal dari Bawaslu Pusat.
“Pemilu serentak untuk bawaslu tidak ada anggaran, karena sudah dari pusat,” pungkasnya. (edo/rok)
