NGAWI - Komisi I DPRD Kabupaten Ngawi mendesak pemerintah daerah melalui Satpol PP untuk segera menertibkan praktek prostitusi terselubung yang berkedok warung remang-remang. Desakan ini muncul setelah adanya temuan seorang pekerja seks komersial (PSK) yang positif terindikasi mengidap HIV/AIDS dalam razia gabungan beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi I DPRD Ngawi, Anas Hamidi, mengaku sangat prihatin dengan temuan tersebut. Menurutnya, praktek prostitusi yang dibungkus sebagai aktivitas warung biasa itu bukan hanya mencoreng citra daerah, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama dalam penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS.
“Kami mendesak agar penertiban secara rutin dilakukan. Tapi tidak cukup hanya penertiban. Mereka juga harus diberikan pelatihan atau keterampilan agar bisa beralih profesi,” tegas Anas, Senin (21/7/2025).
Menurut Anas, pendekatan represif saja tidak cukup. Diperlukan program pembinaan berkelanjutan agar para pelaku dapat memiliki pilihan hidup lain yang lebih layak. Dengan begitu, mereka tidak kembali terjerumus ke dunia prostitusi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menyikapi persoalan sosial semacam ini. Selain melindungi masyarakat dari ancaman penyakit, upaya ini juga dinilai penting untuk menjaga norma dan ketertiban umum di wilayah Ngawi.
“Jika pemerintah hadir dengan solusi nyata, maka selain pelaku tidak mengulangi lagi, kita juga bisa menekan angka penyebaran HIV/AIDS di Ngawi,” imbuhnya.
Seperti diketahui, razia yang dilakukan petugas gabungan dari Satpol PP dan Dinas Kesehatan beberapa waktu lalu di wilayah Desa Dawung, Kecamatan Jogorogo, mengungkap praktek prostitusi terselubung di warung-warung remang. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan satu orang PSK yang dinyatakan positif HIV. Ito/lim
Ketua Komisi I DPRD Ngawi, Anas Hamidi, mengaku sangat prihatin dengan temuan tersebut. Menurutnya, praktek prostitusi yang dibungkus sebagai aktivitas warung biasa itu bukan hanya mencoreng citra daerah, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama dalam penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS.
“Kami mendesak agar penertiban secara rutin dilakukan. Tapi tidak cukup hanya penertiban. Mereka juga harus diberikan pelatihan atau keterampilan agar bisa beralih profesi,” tegas Anas, Senin (21/7/2025).
Menurut Anas, pendekatan represif saja tidak cukup. Diperlukan program pembinaan berkelanjutan agar para pelaku dapat memiliki pilihan hidup lain yang lebih layak. Dengan begitu, mereka tidak kembali terjerumus ke dunia prostitusi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menyikapi persoalan sosial semacam ini. Selain melindungi masyarakat dari ancaman penyakit, upaya ini juga dinilai penting untuk menjaga norma dan ketertiban umum di wilayah Ngawi.
“Jika pemerintah hadir dengan solusi nyata, maka selain pelaku tidak mengulangi lagi, kita juga bisa menekan angka penyebaran HIV/AIDS di Ngawi,” imbuhnya.
Seperti diketahui, razia yang dilakukan petugas gabungan dari Satpol PP dan Dinas Kesehatan beberapa waktu lalu di wilayah Desa Dawung, Kecamatan Jogorogo, mengungkap praktek prostitusi terselubung di warung-warung remang. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan satu orang PSK yang dinyatakan positif HIV. Ito/lim
