NGAWI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) di unit Pemadam Kebakaran (Damkar). Hal ini disampaikan menyusul terjadinya kebakaran di pabrik sepatu PT Dwi Prima Sentosa yang dinilai menjadi evaluasi penting terhadap kesiapan dan respons Damkar.
Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menyebut insiden tersebut mengungkap beberapa kendala teknis di lapangan, seperti armada pemadam yang tidak optimal serta alat semprot air yang kurang maksimal dalam proses pemadaman.
“Ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Tidak hanya soal peralatan yang harus diperbarui, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa, baik korban maupun para petugas Damkar yang ada di lapangan,” tegas Yuwono.
Ia menambahkan, seiring dengan berkembangnya sektor industri di wilayah Ngawi, upaya penanggulangan bencana seperti kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas Damkar. Pihak industri maupun instansi terkait juga harus mulai menerapkan langkah mitigasi, misalnya dengan menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) di lingkungan kerja masing-masing.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Ngawi melalui Komisi I dijadwalkan akan menggelar rapat dengar pendapat bersama satuan Damkar yang berada di bawah naungan Satpol PP. Harapannya, peningkatan tidak hanya dilakukan pada kualitas peralatan, namun juga pada kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tubuh Damkar.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan Damkar Ngawi lebih siap dan sigap dalam menghadapi berbagai situasi darurat ke depannya. Ito/lim.
Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menyebut insiden tersebut mengungkap beberapa kendala teknis di lapangan, seperti armada pemadam yang tidak optimal serta alat semprot air yang kurang maksimal dalam proses pemadaman.
“Ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Tidak hanya soal peralatan yang harus diperbarui, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa, baik korban maupun para petugas Damkar yang ada di lapangan,” tegas Yuwono.
Ia menambahkan, seiring dengan berkembangnya sektor industri di wilayah Ngawi, upaya penanggulangan bencana seperti kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas Damkar. Pihak industri maupun instansi terkait juga harus mulai menerapkan langkah mitigasi, misalnya dengan menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) di lingkungan kerja masing-masing.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Ngawi melalui Komisi I dijadwalkan akan menggelar rapat dengar pendapat bersama satuan Damkar yang berada di bawah naungan Satpol PP. Harapannya, peningkatan tidak hanya dilakukan pada kualitas peralatan, namun juga pada kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tubuh Damkar.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan Damkar Ngawi lebih siap dan sigap dalam menghadapi berbagai situasi darurat ke depannya. Ito/lim.
