 |
| Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menyerahkan piagam penghargaan Peringkat 1 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Jatim kepada Bupati Bojonegoro Setyo Wahono di Vasa Hotel Surabaya. Foto: Istimewa |
SURABAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat 1 dalam ajang Paritrana Award 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak di Vasa Hotel Surabaya.
Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pelaku usaha yang mendukung implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Tujuannya adalah untuk mendorong pencapaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan serta mempercepat penghapusan kemiskinan melalui perlindungan sosial bagi pekerja formal maupun informal.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, hadir langsung menerima penghargaan tersebut. Ketika ditemui usai acara tersebut, Bupati Setyo Wahono menyampaikan terima kasih atas sinergi antara Pemkab Bojonegoro dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada BPJS atas sinergitasnya terhadap Kabupaten Bojonegoro. Semoga kedepan layanan jaminan sosial bagi ketenagakerjaan, khususnya bagi para pekerja rentan, semakin baik dan meningkat. Harapannya kolaborasi ini bisa terus kita eratkan,” jelas Bupati Setyo Wahono.
Peringkat satu yang diraih Kabupaten Bojonegoro merupakan bentuk apresiasi atas komitmen tinggi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat, khususnya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Melalui upaya ini, pemerintah daerah dinilai berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlangsungan pendidikan, dan mengurangi risiko kemiskinan melalui skema perlindungan sosial.
Pemkab Bojonegoro berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian ini agar bisa menembus prestasi di tingkat nasional. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan inklusif yang melibatkan perlindungan sosial sebagai bantalan utama bagi masyarakat, terutama pekerja sektor informal dan rentan. (*/rok)
