BOJONEGORO - Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mendampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI, H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., serta Wakil Menteri Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A., dalam acara rembug warga sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDTT dan Universitas Brawijaya (UB). Kegiatan ini digelar di Wisata BABO, Desa Sidobandung, Kecamatan Balen, Kamis (24/07/2025) malam.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi dalam upaya mewujudkan kemandirian desa.
Dalam sambutannya, Wabup Nurul Azizah menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati Bojonegoro karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Ia kemudian memaparkan tiga fokus utama pembangunan daerah yang menjadi prioritas Pemkab Bojonegoro, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pertumbuhan ekonomi.
“Angka kemiskinan di Bojonegoro masih berada di angka 11,694, dengan total 147.320 jiwa atau sekitar 54 ribu kepala keluarga tergolong warga miskin,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Bojonegoro meluncurkan program Gayatri, yaitu pemberian 54 ekor ayam petelur lengkap dengan pakan, vitamin, dan vaksin selama tiga bulan kepada setiap KK miskin yang terdaftar dalam Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda) dan memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti berusia produktif, memiliki minat beternak, dan memiliki lokasi untuk kandang. Program ini didanai dari Dana Desa dan APBD, dengan alokasi anggaran sekitar Rp90 miliar.
Selain itu, turut dijalankan pula program Lele Keluarga dalam konsep Best Deker (budidaya lele di depan rumah) serta Domba Kesejahteraan yang menyasar warga miskin produktif.
Di bidang pendidikan, Pemkab menggenjot program Kejar Paket B dan C untuk 6.100 warga yang belum lulus SMP atau SMA. Sementara dalam sektor kesehatan, program Universal Health Coverage (UHC) menjamin 100% warga Bojonegoro mendapatkan akses layanan kesehatan gratis.
“Inovasi layanan seperti konsultasi via WhatsApp hingga jemput bola pengobatan juga terus dikembangkan, termasuk untuk pasien IBC,” tambah Wabup.
Pada sektor ekonomi, penguatan UMKM, bantuan pedagang keliling, hingga penataan PKL turut digalakkan. Di bidang infrastruktur, program Padat Karya melalui BKK dan BKD diberdayakan untuk menyerap tenaga kerja dari kalangan masyarakat miskin.
Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc., menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan kolaborasi ini. Ia memperkenalkan program unggulan kampusnya yakni Mahasiswa Membangun Desa (MMD), yang tahun ini melibatkan 1.000 mahasiswa dari 14 fakultas untuk diterjunkan ke 76 desa di lima kabupaten, termasuk Bojonegoro.
Di Kabupaten Bojonegoro, mahasiswa MMD difokuskan ke Desa Pilanggedde, Ngadiluhur, dan Sidobandung. Tujuannya agar mahasiswa bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat serta menerapkan teknologi tepat guna untuk mendukung pembangunan desa.
Prof. Widodo juga melihat peluang pengembangan peternakan sapi perah di Bojonegoro. Menurutnya, ketersediaan pakan dan kerja sama multipihak dapat menjadikan Bojonegoro sebagai salah satu sentra produksi susu nasional.
Wakil Menteri Desa PDTT, Ahmad Riza Patria, menegaskan komitmen pemerintah dalam membenahi tiga persoalan utama di desa: SDM, infrastruktur, dan akses permodalan. Ia juga memuji gaya kepemimpinan Menteri Yandri yang dikenal responsif dan rajin turun langsung ke desa untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Kami ingin memastikan tak ada lagi warga yang tertinggal dari sisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Di bawah Presiden Prabowo, visi kami adalah menjadi yang Terbaik, Terbanyak, dan Tertepat dalam pembangunan desa,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Yandri Susanto menyampaikan bahwa Dana Desa di Bojonegoro mencapai Rp40 miliar per tahun, dan sekitar 20% di antaranya dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan.
“Program Gayatri, Domba Kesejahteraan, hingga Lele Keluarga sudah tepat sasaran. Ini bisa menjadi model nasional,” puji Menteri Yandri.
Ia juga menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa (Kopdes) bisa berjalan berdampingan. Menurutnya, unit simpan pinjam di BUMDes sebaiknya disinergikan dengan Kopdes yang bisa mengakses modal dari lembaga keuangan.
“Tak ada BUMDes yang dimatikan. Justru kami dorong agar makin berkembang melalui program seperti Desa Wisata, Desa Ekspor, dan Swasembada Pangan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto, yang mewakili Gubernur Jatim, mengungkapkan bahwa Pemprov telah menjalin kerja sama dengan UB untuk pengentasan kemiskinan berbasis desa.
Program seperti Puspa Jatim dan Pendawa Desa dinilai sukses memberdayakan usaha perempuan dan pelaku ekonomi desa. Ia juga memaparkan bahwa dari 6.756 desa di Jatim, sebanyak 4.037 desa telah memiliki BUMDes berbadan hukum.
"Di Jawa Timur sudah ada 4.037 desa yang memiliki BUMDes berbadan hukum," paparnya.
Di sisi lain, 44 kawasan perdesaan kini terbentuk, termasuk di Bojonegoro, dengan komoditas unggulan seperti jagung di Kecamatan Sekar.
Kepala Desa Sidobandung, Sukijan, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Ia berharap agar keberadaan BUMDes yang kini memiliki enam unit usaha, termasuk wisata BABO, simpan pinjam, dan pasar desa, bisa mendapat bimbingan lebih lanjut.
"Semoga BUMDes kami yang sudah memiliki enam unit usaha ini bisa berjalan dan berkembang," jelas Sukijan.
Sukijan juga berharap agar kebutuhan pupuk dan air irigasi petani bisa lebih diperhatikan. Ia optimistis BUMDes dan program Kopdes Merah Putih bisa menjadi solusi penguatan ekonomi desa.
Acara ditutup dengan komitmen bersama untuk melanjutkan sinergi dalam membangun desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing di tengah tantangan zaman. (lim)
