TUBAN – Nasib pilu kini tengah menggelayuti puluhan sopir truk pengangkut pedel (material urukan batu kapur) di Kabupaten Tuban Jumat (16/01/2026) sore.
Selama dua bulan terakhir, dapur mereka nyaris tak mengepul akibat sepinya pesanan. Fenomena ini muncul menyusul maraknya penggunaan limbah bekas pembakaran batu bara dari PLTU Tanjung Awar-awar sebagai pengganti pedel.
Limbah yang berasal dari pembangkit listrik di Kecamatan Jenu tersebut kini membanjiri pasar dengan harga yang jauh lebih murah, membuat material batu kapur tradisional kehilangan peminat.
Junaidi (45), salah satu anggota Paguyuban Sopir Kidul, tak mampu menyembunyikan kegundahannya. Pria asli Tuban ini mengaku pendapatannya terjun bebas sejak warga di wilayah ring satu PLTU mulai menjual limbah tersebut ke masyarakat luas.
"Biasanya saya bisa menjual 2 sampai 3 dump truk pedel dalam sehari. Sekarang, jual satu kali saja susah. Itu pun tidak setiap hari ada pesanan," keluh Junaidi dengan nada lirih saat ditemui tim media.
Kondisi serupa dialami Suprapto (47), sopir asal Kecamatan Merakurak. Ia merasa terpukul dengan ketimpangan harga yang sangat mencolok di lapangan. Menurutnya, persaingan harga ini sudah tidak sehat bagi para penyedia material batu kapur.
Ketimpangan harga menjadi penyebab utama beralihnya konsumen. Berdasarkan data yang dihimpun, berikut perbandingan harganya:
• Pedel Limbah Batu Bara: Rp250.000 – Rp300.000 per dump truk.
• Pedel Batu Kapur: Rp400.000 – Rp450.000 per dump truk.
Suprapto menjelaskan bahwa murahnya harga limbah batu bara disebabkan karena warga di sekitar wilayah Jenu bisa memperoleh material tersebut secara cuma-cuma dari perusahaan.
"Warga Jenu bisa ambil limbah gratis, hanya bayar biaya alat berat dan truk sekitar Rp60 ribu sampai Rp70 ribu. Sementara kami sopir luar Jenu harus beli pedel batu kapur dulu baru dijual lagi. Jelas kami kalah jauh," ungkap Suprapto.
Ia merasa sangat dirugikan karena ruang gerak sopir di luar wilayah Jenu menjadi semakin sempit.
Menanggapi polemik tersebut, Assistant Manager SDM, Umum, dan CSR PLTU Tanjung Awar-awar, Bilal Joko Suratno, membenarkan adanya kebijakan pengambilan limbah material batu bara tersebut. Namun, ia menekankan bahwa hal itu merupakan bagian dari kerja sama dengan desa sekitar.
"Desa yang telah menjalin MoU dengan perusahaan bisa mengambil limbah material batu bara gratis dan hanya membayar ongkos gendong truk serta alat beratnya. Uang tersebut nantinya akan masuk ke masing-masing sopir truk," jelas Bilal saat memberikan keterangan.
Terkait keluhan para sopir yang merasa dirugikan karena harga jual di bawah pasar, pihak perusahaan menyarankan agar dilakukan konfirmasi langsung kepada para sopir pengangkut limbah tersebut untuk memperjelas mekanisme di lapangan.
Kini, puluhan sopir yang tergabung dalam Paguyuban Sopir Kidul hanya bisa berharap ada kebijakan dari pihak terkait untuk menyetarakan harga jual di pasaran. Mereka khawatir jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, mereka akan kehilangan seluruh pelanggan dan kehilangan mata pencaharian utama mereka.
"Kami hanya ingin harga disetarakan. Kalau terus begini, kami mau makan apa? Konsumen lari semua," pungkas Suprapto penuh harap.(dzi)
