NGAWI - Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kesulitan air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Berdasarkan hasil pemetaan dan mitigasi yang dilakukan BPBD, masih terdapat 11 desa di lima kecamatan yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau tahun ini.
Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, menjelaskan bahwa tingkat kerawanan kekeringan di Kabupaten Ngawi saat ini cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut didukung oleh berbagai program penyediaan air bersih yang telah dilaksanakan pemerintah daerah, seperti pembangunan sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) serta perluasan jaringan sambungan air bersih.
Meski demikian, BPBD tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi kekurangan pasokan air di sejumlah wilayah.
“Potensi kesulitan air bersih memang masih ada di beberapa desa, namun jumlahnya semakin berkurang berkat program penyediaan air bersih yang telah dilakukan pemerintah daerah. Jika ada desa yang membutuhkan bantuan air bersih, kami berharap pemerintah desa segera mengajukan surat permohonan dropping air kepada BPBD agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Partoyo.
Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kekeringan, BPBD telah menyiapkan sejumlah sarana pendukung, mulai dari armada tangki air, tandon penampungan, hingga terpal yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan air sementara bagi masyarakat terdampak.
Selain ancaman kekeringan, BPBD juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang biasanya meningkat saat musim kemarau berlangsung. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terus dilakukan guna memperkuat upaya pencegahan dan penanganan apabila terjadi kebakaran.
Partoyo berharap berbagai intervensi yang telah dilakukan pemerintah daerah dapat meminimalkan dampak musim kemarau tahun ini, bahkan mewujudkan target tidak adanya wilayah yang mengalami krisis air bersih.
“Kami berharap upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah mampu mengurangi risiko kekeringan secara signifikan, sehingga masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih selama musim kemarau,” tambahnya.
Sebagai informasi, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau tahun 2026 diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus. Masyarakat pun diimbau untuk mulai menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan sekitar. (ito/im)
