BOJONEGORO – Komisi C DPRD Bojonegoro meminta percepatan penyelesaian data anomali dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar segera menjadi dasar kebijakan dan program bantuan sosial yang tepat sasaran.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, mengatakan hasil verifikasi data anomali telah selesai dilakukan, namun masih menunggu proses pengolahan dan penyampaian hasil oleh BPS.
"Kami berharap proses ini tuntas paling lambat akhir Juni sehingga pemerintah memiliki basis data yang benar-benar akurat," ujarnya usai rapat kerja dengan Dinas Sosial diruang Komisi C DPRD Bojonegoro, Kamis (5/6/2026).
Menurutnya, anomali yang ditemukan bukan berarti data salah secara keseluruhan, melainkan terdapat sejumlah indikator yang perlu diverifikasi ulang di lapangan, seperti kepemilikan aset atau pendapatan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susanto,SSTP ,menjelaskan verifikasi dan validasi DTSEN yang dilakukan Januari–April 2026 mendapat apresiasi DPRD, namun masih memerlukan perbaikan kualitas pendataan.
Ia menyebut sekitar 384 ribu kepala keluarga tercatat memiliki satu atau lebih indikator anomali yang harus diverifikasi kembali. Salah satu temuan adalah data kepemilikan ternak babi atas nama warga muslim yang setelah dicek tidak sesuai kondisi lapangan.
Menindaklanjuti rekomendasi DPRD, Dinas Sosial akan meningkatkan kompetensi petugas pendataan melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar kualitas data DTSEN semakin akurat dan dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah ke depan.(dan/*)
