NGAWI - Jumlah masyarakat yang mengajukan Kartu Tanda Bukti Pencari Kerja (AK1) atau yang lebih dikenal sebagai kartu kuning di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut terlihat dari antrean puluhan warga di Mal Pelayanan Publik (MPP) Ngawi untuk mengurus dokumen tersebut.
Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi, Supriyadi, mengatakan hingga triwulan II tahun 2026 atau akhir Juni, jumlah pemohon AK1 telah mencapai 1.461 orang.
Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sekitar 700 pemohon.
Menurut Supriyadi, peningkatan permohonan kartu kuning dipengaruhi oleh banyaknya lulusan sekolah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang mulai memasuki dunia kerja. Selain itu, sejumlah perusahaan di Kabupaten Ngawi juga sedang membuka rekrutmen tenaga kerja sehingga kebutuhan akan dokumen AK1 ikut meningkat.
Ia menambahkan, kartu AK1 tidak hanya menjadi persyaratan bagi pelamar kerja di dalam negeri, tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
"Peningkatan permohonan AK1 ini didominasi lulusan baru yang sedang mencari pekerjaan. Selain untuk melamar kerja di perusahaan dalam negeri, kartu AK1 juga menjadi salah satu persyaratan bagi masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri sebagai calon pekerja migran," ujar Supriyadi.
DPPTK Kabupaten Ngawi mengimbau para pencari kerja agar memilih pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki sehingga peluang diterima bekerja lebih besar.
Selain memberikan layanan penerbitan AK1, DPPTK juga memfasilitasi berbagai program pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan serta daya saing mereka di dunia kerja.
Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap meningkatnya jumlah pencari kerja dapat diimbangi dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru, sehingga mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. (ito/im)
