BOJONEGORO - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan menerapkan pembatasan pupuk subsidi mulai 1 oktober 2022. Pupuk bersubsidi yang semula ada 5 jenis, kini hanya berlaku 2 jenis saja. Yakni pupuk Urea dan NPK.
Pembatasan pupuk bersubsidi ini tertuang dalam peraturan pertanian nomor 10 tahun 2022. Adannya kebijakan tersebut, tentunya akan berimbas pada sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro.
Apalagi, pupuk subsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi para petani 9 komoditas. Masing-masing adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao dan kopi.
Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, hingga bulan akhir Agustus 2022 tercatat penyaluran pupuk bersubsidi sebagian sudah lebih dari 60%. Yakni Urea 62,20%, NPK 68,46%, SP36 75,89%, ZA 73,30%, pupuk organik granul 34,49% dan pupuk organik cair 24,12%.
Dari data tersebut, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan alokasi pupuk subsidi sebanyak 125.211 ton, untuk jenis anorganik, 40.260 ton pupuk organik, dan 28.563 liter pupuk organik cair.
Kabid Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, Retno Budi Widyati mengatakan, Pemerintah akan memberlakukan subsidi pupuk menjadi 2 jenis dari semula 5 jenis. Selain itu, pemerintah juga membatasi 9 komoditas saja yang mendapat pupuk bersubsidi tersebut.
Kondisi ini membuat para petani tembakau di Kabupaten Bojonegoro gigit jari, lantaran tidak masuk dalam komoditas yang mendapat pupuk bersubsidi. Atas persoalan ini, pihak DKPP mengimbau agar para petani beralih menggunakan pupuk organik.
“Kami harap para petani khususnya tembakau beralih menggunakan pupuk organik, karena subsidi pupuk hanya berlaku untuk 9 komoditas saja,” jelasnya kepada JTV Kamis (15/09/2022).
Pupuk organik dinilai menjadi salah satu solusi karena bisa menigkatkan unsur zat hara pada tanah dan menyuburkan tanaman secara alami. (edo/rok)
Pembatasan pupuk bersubsidi ini tertuang dalam peraturan pertanian nomor 10 tahun 2022. Adannya kebijakan tersebut, tentunya akan berimbas pada sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro.
Apalagi, pupuk subsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi para petani 9 komoditas. Masing-masing adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao dan kopi.
Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, hingga bulan akhir Agustus 2022 tercatat penyaluran pupuk bersubsidi sebagian sudah lebih dari 60%. Yakni Urea 62,20%, NPK 68,46%, SP36 75,89%, ZA 73,30%, pupuk organik granul 34,49% dan pupuk organik cair 24,12%.
Dari data tersebut, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan alokasi pupuk subsidi sebanyak 125.211 ton, untuk jenis anorganik, 40.260 ton pupuk organik, dan 28.563 liter pupuk organik cair.
Kabid Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, Retno Budi Widyati mengatakan, Pemerintah akan memberlakukan subsidi pupuk menjadi 2 jenis dari semula 5 jenis. Selain itu, pemerintah juga membatasi 9 komoditas saja yang mendapat pupuk bersubsidi tersebut.
Kondisi ini membuat para petani tembakau di Kabupaten Bojonegoro gigit jari, lantaran tidak masuk dalam komoditas yang mendapat pupuk bersubsidi. Atas persoalan ini, pihak DKPP mengimbau agar para petani beralih menggunakan pupuk organik.
“Kami harap para petani khususnya tembakau beralih menggunakan pupuk organik, karena subsidi pupuk hanya berlaku untuk 9 komoditas saja,” jelasnya kepada JTV Kamis (15/09/2022).
Pupuk organik dinilai menjadi salah satu solusi karena bisa menigkatkan unsur zat hara pada tanah dan menyuburkan tanaman secara alami. (edo/rok)
Ikuti berita terkini dari JTV Bojonegoro di Google News
