KABAR APIK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro masa jabatan 2018 -2023. Kegiatan ini digelar di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Senin (07/08/2023) siang.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh pimpinan DPRD beserta anggota, Sekda, jajaran Forkopimda, Staf Ahli hingga kepala OPD. Rapat paripurna pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro ini dibuka langsung oleh pimpinan rapat Abdulloh Umar.
Berdasarkan putusan menteri dalam negeri masa jabatan Bupati Anna Mu'awanah dan Wakil Bupati Budi Irawato akan berakhir pada tanggal 24 September 2023 mendatang. Selain itu, menindaklanjuti surat dari Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Juli 2023 perihal usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati hasil pilkada seretak tahun 2018.
“Maka pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro masa jabatan 2018-2023, ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro,” tegas Abdulloh Umar dalam pembukaan rapat paripurna.
Lanjutnya, berdasarkan pasal 79 ayat 1 undang undang nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, Pimpinan DPRD Kabupaten atau Kota menyampaikan usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat.
“Untuk melengkapi usulan tersebut, akan dituangkan dalam berita acara DPRD Kabupaten Bojonegoro,” jelas Abdulloh Umar, dalam sambutan rapat.
Selanjutnya, secara langsung dilakukan penandatanganan surat pemberhentian masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2018-2023, baik oleh Bupati dan Wakil Bupati, serta Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh pimpinan DPRD beserta anggota, Sekda, jajaran Forkopimda, Staf Ahli hingga kepala OPD. Rapat paripurna pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro ini dibuka langsung oleh pimpinan rapat Abdulloh Umar.
Berdasarkan putusan menteri dalam negeri masa jabatan Bupati Anna Mu'awanah dan Wakil Bupati Budi Irawato akan berakhir pada tanggal 24 September 2023 mendatang. Selain itu, menindaklanjuti surat dari Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Juli 2023 perihal usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati hasil pilkada seretak tahun 2018.
“Maka pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro masa jabatan 2018-2023, ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro,” tegas Abdulloh Umar dalam pembukaan rapat paripurna.
Lanjutnya, berdasarkan pasal 79 ayat 1 undang undang nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, Pimpinan DPRD Kabupaten atau Kota menyampaikan usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat.
“Untuk melengkapi usulan tersebut, akan dituangkan dalam berita acara DPRD Kabupaten Bojonegoro,” jelas Abdulloh Umar, dalam sambutan rapat.
Selanjutnya, secara langsung dilakukan penandatanganan surat pemberhentian masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2018-2023, baik oleh Bupati dan Wakil Bupati, serta Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah menyampaikan capaian seputar kinerjanya selama 5 tahun. Mulai dari indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, pembangunan, penguatan ketahana pangan dan beberapa indikator lainnya.
Indeks pembangunan manusia dalam 5 tahun selalu meningkat, di tahun 2022 indeks pembangunan manusia sebesar 70,12 termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan indeks pembangunan gender, dalam 5 tahun Kabupaten Bojonegoro selalu meningkat, terbukti dari 89,77 di tahun 2018 meningkat menjadi 90,63 di tahun 2022.
“Sementara indeks pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 Bojonegoro mencapai 6.4 persen, di Jawa Timur 5,34 persen dan di Nasional 5,31 persen. Yang mana pertumbuhan ekonomi Bojonegoro non migas, lebih tinggi dari Provinsi maupun Nasional,” ungkap Bupati Anna.
Lanjutnya, pada indeks wiliamson yang mengukur ketimpangan wilayah, capaiannya menurun atau semakin baik. Yakni di angka 0,23. Pada sektor inflasi, Kabupaten Bojonegoro selama 5 tahun stabil di kisaran 2-3 persen, dibawah capaian Provinsi dan Nasional.
Sementara dalam spirit merubah Bojonegoro, ada sebanyak 17 program prioritas. Diantaranya perbaikan insfratuktur, kpm plus, perda aladin, sekolah gratis, 100.000 lapangan kerja baru, tambahan insentif gtt atau ptt, program aladin, modal ukm dan lingkungan ramah.
“Selain itu, terdapat program prioritas kesehatan, harmonisasi peraturan undang undang, kenaikan honor RT RW, santunan duka, green dan smart city, kemudahan perizinan, festival budaya tahunan, dan terakhir penataan pasar tradisional,” papar Bupati Bojonegoro.
Di sektor pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka kabupaten bojonegoro setiap tahun menurun, kecuali pada saat pandemi tahun 2022 capaian TPT 2022 dibawah provinsi dan nasional. Pada sektor insfraturktur, selama kepemimpinan Bupati Anna Mu'awanah, telah membangun konektifitas desa dan kota.
Hal ini terealisasi pada pelebaran jalan nasional sepanjang 33 kilomter, jalan kabupaten sepanjang 858 kilometer dan BKD jalan 597,4 kilometer. “Kemudian untuk penerangan jalan PJU atau PJL sudah terpasang 11.625 titik dan program atap lantai dan dinding atau RTLH, sebanyak 21.772 unit rumah,” timpal Bupati Anna.
Lebih lanjut, ia menjelaskan selama 5 tahun kepemimpinannya telah membangun koneltifitas antar wilayah, salah satunya yaitu jembatan. Selama 2019-2022, total jembatan terbangun sepanjang 666 kilometer, kemudian jembatan pembangunan jembatan terusan Bojonegoro-Tuban dengan bentang 210 meter.
“Dan pembangunan jembatan terusan Bojonegoro-Blora dengan menghubungkan Bojonegoro di 2 Provinsi sepanjang 220 meter,” jelas Bupati perempuan ini.
Untuk sinergitas mendukung PSN, terbagun bendungan gongseng dengan kapasitas air 22 juta meter kubik, yang diremikan presiden pada tanggal 30 November 2021. Sementara untuk bendungan Karangnongko dengan kapasitas air 60 juta meter kubik air, saat ini masih proses pembebasan lahan.
“Dalam sektor penguatan ketahanan pangan, melaksanakan program petani mandiri, yang mana ada sebanyak 1.570 kelompok tani, 189.175 petani, 82.878 hektar areal sawah yang di jangkau. Sarana pertanian turut diberikan dalam penguatan ketahan pangan Bojonegoro, berupa pemberian 49 unit sumur bor, 18.071 meter jaringan irigasi terbangun, dan 66.036 meter jalan usaha tani,” papar Bupati asal PKB ini.
Sementara itu, total produksi di Kabupaten Bojonegoro pada sektor pertanian mencapai 870.517 ton pada tahun 2022 atau menjadi lumbung pangan ke 3 di Jawa Timur. Peningkatan IPM sektor pendidikan, berupa beasiswa, RPL sarjana pasca sarjana, dana alokasi khusus dan BSDA.
Pada konvergensi penurunan stunting, upaya yang dilakukan bedupa pemberian insentif nikah, insentif pemberian asi ekslusif, validasi data stunting berdasarkan bulan timbang, pemberian pmt berbasis bahan lokal. Tercatat per bulan timbang februari, jumlah balita stunting 2.45 persen kabupaten dengan penurunan stunting terbesar di jawa timur. Selama 6 tahun, pemkab bojonegoro berhasil menurunkan 6,31 persenn atau 5.285 balita stunting.
Di sektor program bantuan sosial tak luput dari perhatian, berupa jumlah penerima bpntd sebanyak 10.193, jumlah penerima santunan duka 23.355, penerima bansos yatim 22.793, jumlah penerima kursi roda sebanyak 1.438 orang, dan jumlah sasaran rantang kasih moe sebanyak 4.300. Peningkatan IPM sektor pendidikan, Pemkab Bojonegoro pada tahun 2022 telah mengusulkan sebanyak 2.950 PPPK, dengan rincian guru 2.169, kesehatan 778, dan teknis 3 formasi.
“Sementara usulan di tahun 2023, ada sebanyak 2.884 formasi diantaranya guru 1.894 formasi, kesehatan 768 formasi, dan dan teksin sebanyak 182. Di sektor peningkatan ipm kesehatan, pemkab bojonegoro mencanagkan program uhc, sebanyak 1.343.164 atau 99,93 persen penduduk bojonegro sudab terlindungi jaminan kesehatan. ODF Kabupaten Bojonegoro di tahun 2021 sudah tuntas, serta telah mendirikan 4 RSUD, dan 35 puskesmas,” pungkas Bupati Bojonegoro.
Rapat paripurna pengumuman akhir masa jabatan Bupati Bojonegoro dan Wakil Bupati Bojonegoro masa jabatan 2018 -2023 ini ditutup secara langsung oleh pimpinan rapat Abdulloh Umar. (edo/rok)
Indeks pembangunan manusia dalam 5 tahun selalu meningkat, di tahun 2022 indeks pembangunan manusia sebesar 70,12 termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan indeks pembangunan gender, dalam 5 tahun Kabupaten Bojonegoro selalu meningkat, terbukti dari 89,77 di tahun 2018 meningkat menjadi 90,63 di tahun 2022.
“Sementara indeks pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 Bojonegoro mencapai 6.4 persen, di Jawa Timur 5,34 persen dan di Nasional 5,31 persen. Yang mana pertumbuhan ekonomi Bojonegoro non migas, lebih tinggi dari Provinsi maupun Nasional,” ungkap Bupati Anna.
Lanjutnya, pada indeks wiliamson yang mengukur ketimpangan wilayah, capaiannya menurun atau semakin baik. Yakni di angka 0,23. Pada sektor inflasi, Kabupaten Bojonegoro selama 5 tahun stabil di kisaran 2-3 persen, dibawah capaian Provinsi dan Nasional.
Sementara dalam spirit merubah Bojonegoro, ada sebanyak 17 program prioritas. Diantaranya perbaikan insfratuktur, kpm plus, perda aladin, sekolah gratis, 100.000 lapangan kerja baru, tambahan insentif gtt atau ptt, program aladin, modal ukm dan lingkungan ramah.
“Selain itu, terdapat program prioritas kesehatan, harmonisasi peraturan undang undang, kenaikan honor RT RW, santunan duka, green dan smart city, kemudahan perizinan, festival budaya tahunan, dan terakhir penataan pasar tradisional,” papar Bupati Bojonegoro.
Di sektor pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka kabupaten bojonegoro setiap tahun menurun, kecuali pada saat pandemi tahun 2022 capaian TPT 2022 dibawah provinsi dan nasional. Pada sektor insfraturktur, selama kepemimpinan Bupati Anna Mu'awanah, telah membangun konektifitas desa dan kota.
Hal ini terealisasi pada pelebaran jalan nasional sepanjang 33 kilomter, jalan kabupaten sepanjang 858 kilometer dan BKD jalan 597,4 kilometer. “Kemudian untuk penerangan jalan PJU atau PJL sudah terpasang 11.625 titik dan program atap lantai dan dinding atau RTLH, sebanyak 21.772 unit rumah,” timpal Bupati Anna.
Lebih lanjut, ia menjelaskan selama 5 tahun kepemimpinannya telah membangun koneltifitas antar wilayah, salah satunya yaitu jembatan. Selama 2019-2022, total jembatan terbangun sepanjang 666 kilometer, kemudian jembatan pembangunan jembatan terusan Bojonegoro-Tuban dengan bentang 210 meter.
“Dan pembangunan jembatan terusan Bojonegoro-Blora dengan menghubungkan Bojonegoro di 2 Provinsi sepanjang 220 meter,” jelas Bupati perempuan ini.
Untuk sinergitas mendukung PSN, terbagun bendungan gongseng dengan kapasitas air 22 juta meter kubik, yang diremikan presiden pada tanggal 30 November 2021. Sementara untuk bendungan Karangnongko dengan kapasitas air 60 juta meter kubik air, saat ini masih proses pembebasan lahan.
“Dalam sektor penguatan ketahanan pangan, melaksanakan program petani mandiri, yang mana ada sebanyak 1.570 kelompok tani, 189.175 petani, 82.878 hektar areal sawah yang di jangkau. Sarana pertanian turut diberikan dalam penguatan ketahan pangan Bojonegoro, berupa pemberian 49 unit sumur bor, 18.071 meter jaringan irigasi terbangun, dan 66.036 meter jalan usaha tani,” papar Bupati asal PKB ini.
Sementara itu, total produksi di Kabupaten Bojonegoro pada sektor pertanian mencapai 870.517 ton pada tahun 2022 atau menjadi lumbung pangan ke 3 di Jawa Timur. Peningkatan IPM sektor pendidikan, berupa beasiswa, RPL sarjana pasca sarjana, dana alokasi khusus dan BSDA.
Pada konvergensi penurunan stunting, upaya yang dilakukan bedupa pemberian insentif nikah, insentif pemberian asi ekslusif, validasi data stunting berdasarkan bulan timbang, pemberian pmt berbasis bahan lokal. Tercatat per bulan timbang februari, jumlah balita stunting 2.45 persen kabupaten dengan penurunan stunting terbesar di jawa timur. Selama 6 tahun, pemkab bojonegoro berhasil menurunkan 6,31 persenn atau 5.285 balita stunting.
Di sektor program bantuan sosial tak luput dari perhatian, berupa jumlah penerima bpntd sebanyak 10.193, jumlah penerima santunan duka 23.355, penerima bansos yatim 22.793, jumlah penerima kursi roda sebanyak 1.438 orang, dan jumlah sasaran rantang kasih moe sebanyak 4.300. Peningkatan IPM sektor pendidikan, Pemkab Bojonegoro pada tahun 2022 telah mengusulkan sebanyak 2.950 PPPK, dengan rincian guru 2.169, kesehatan 778, dan teknis 3 formasi.
“Sementara usulan di tahun 2023, ada sebanyak 2.884 formasi diantaranya guru 1.894 formasi, kesehatan 768 formasi, dan dan teksin sebanyak 182. Di sektor peningkatan ipm kesehatan, pemkab bojonegoro mencanagkan program uhc, sebanyak 1.343.164 atau 99,93 persen penduduk bojonegro sudab terlindungi jaminan kesehatan. ODF Kabupaten Bojonegoro di tahun 2021 sudah tuntas, serta telah mendirikan 4 RSUD, dan 35 puskesmas,” pungkas Bupati Bojonegoro.
Rapat paripurna pengumuman akhir masa jabatan Bupati Bojonegoro dan Wakil Bupati Bojonegoro masa jabatan 2018 -2023 ini ditutup secara langsung oleh pimpinan rapat Abdulloh Umar. (edo/rok)
Ikuti berita terkini JTV Bojonegoro di Google News
