BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Perwakilan Jawa Timur, menggelar Public Sector Leader Forum On East Java Economic Prospect 2024, di Pendopo Malowopati setempat, Selasa (07/05/2024) pagi.
Mengusung tema membedah arah, potensi, dan peran Kabupaten Bojonegoro dalam perekonomian Jawa Timur menuju Indonesia emas 2045, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal membangun sinergitas antara Kemenkeu Perwakilan Jawa Timur dan Pemkab Bojonegoro, dalam upaya bersama membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga sebagai wujud sinergi para pimpinan di sektor keuangan dengan Pemkab Bojonegoro, untuk bersama-sama merumuskan kebijakan apa yang harus diambil untuk membangun ekonomi Bojonegoro ke depan, sekaligus mendukung perekonomian di Jawa Timur.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak Jawa Timur 1, selaku kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Sigit Danang Joyo mengatakan, Kegiatan Public Sector Leaders Forum On East Java Economic Prospect 2024, salah satu upaya menuju Indonesia emas 2045 melalui sektor pembangunan ekonomi berkelanjutan.
“Disini Kemenkeu bekerjasama dengan Pemkab Bojonegoro untuk meningkatkan perekonomian daerah khususnya, dan perekonomian Provinsi Jawa Timur pada umumnya, salah satunya dengan menggali potensi-potensi dari beberapa sektor yang ada di Kabupaten Bojonegoro, baik sektor hortikultura, pariwisata, UMKM, dan sektor lainnya,” jelasnya.
Dalam kunjungan pertama ke Kabupaten Bojonegoro, Sigit menyampaikan, jika kegiatan ini menjadi forum yang pertama di Bojonegoro, sebagai wujud sinergi para pimpinan di sektor keuangan dan ke depan juga akan melibatkan sektor non keuangan.
“Hampir seluruh data primer dari semua narasumber kami paparkan, baik yang mikro ekonomi maupun sektor riil. Bahkan bukan hanya disajikan datanya saja, akan tetapi dari beberapa stakeholder yang ada sudah memberikan program yang konkret,” tegasnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut untuk merumuskan kebijakan kebijakan, yang harus diambil untuk membangun ekonomi Kabupaten Bojonegoro.
Khususnya untuk membangun ekonomi Kabupaten Bojonegoro ke depan, sekaligus untuk mendukung perekonomian di Jawa Timur. Selain itu, Pj Bupati menyampaikan beberapa hal besar yang nanti perlu ditindak lanjuti, diantaranya memperkuat fondasi yang menjadi sektor potensial untuk Bojonegoro.
“Kemudian bagaimana memberikan dukungan untuk sektor sektor potensial yang ada di Bojonegoro, termasuk dari sektor perbankan, dan tentunya juga dukungan dari pemerintah pusat lewat transfer ke daerah,” kata Pj Bupati Bojonegoro.
Tak hanya itu, perhatian khusus lainnya menurutnya bagaimana menggunakan anggaran tersebut secara baik, termasuk belanja-belanja kementerian dan lembaga yang ada di Bojonegoro dan Jawa Timur, bisa disinergikan dengan programnya Pemkab Bojonegoro.
“Sehingga nanti semua belanja tersebut dalam APBD bisa lebih efektif dan baik hasilnya untuk masyarakat kita,” imbuh Adriyanto.
Sementara itu, Staf Khusus Kementerian Keuangan RI Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Prof Candra Fajri Ananda, SE, MSc saat ditanya terkait masih banyaknya masyarakat yang terjerat koperasi mingguan dan pinjaman online.
Dirinya menyampaikan, jika sesuai yang telah disampaikan oleh perwakilan otoritas jasa keuangan, nantinya OJK berjanji akan mengadakan semacam pendidikan atau edukasi kepada seluruh kepala desa, karena banyak korban pinjol itu lokasinya ada di desa-desa.
“Kami berharap edukasi ini nantinya pemahaman masyarakat terkait pinjaman atau kredit dari perbankan. Sehingga permasalahan yang saat ini sering terjadi, bisa ditekan dan dibatasi,” ujarnya.
Sebelum dalam acara terakhir dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan para peserta yang hadir, termasuk perwakilan dari kelompok tani dan pengusaha. Kemudian kegiatan forum diskusi diakhiri oleh local expert Kemenkeu Jawa Timur dari civitas akademika Prof. Rudi Purwono FEB Universitas Airlangga.
Kegiatan ini dihadiri Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto, Staff Khusus Kemenkeu RI Bidang Perumusan Kebijakan Regional Fiskal Prof. Candra Fajri Ananda, Kepala Kantor Direktorat Pajak Jatim 1 selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim Sigit Danang Joyo, Deputi Kepala Perwakilan Bi Perwakilan Jatim M. Nur Nugroho, dan Direktur Kemitraan OJK Perwakilan Jatim Dedi Patria.
Kemudian turut hadir pula Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Zulkipli, Kepala Divisi Direktorat Industri Produk Halal Komite Daerah Ekonomi dan Syariah Jawa Timur dr. Hj. Siti Husnulo beserta para jajarannya. Serta dari pejabat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu Sekretaris Daerah Nurul Azizah, Kepala Dinas terkait, perwakilan Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro dan stakeholder terkait. (*/edo)
Mengusung tema membedah arah, potensi, dan peran Kabupaten Bojonegoro dalam perekonomian Jawa Timur menuju Indonesia emas 2045, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal membangun sinergitas antara Kemenkeu Perwakilan Jawa Timur dan Pemkab Bojonegoro, dalam upaya bersama membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga sebagai wujud sinergi para pimpinan di sektor keuangan dengan Pemkab Bojonegoro, untuk bersama-sama merumuskan kebijakan apa yang harus diambil untuk membangun ekonomi Bojonegoro ke depan, sekaligus mendukung perekonomian di Jawa Timur.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak Jawa Timur 1, selaku kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Sigit Danang Joyo mengatakan, Kegiatan Public Sector Leaders Forum On East Java Economic Prospect 2024, salah satu upaya menuju Indonesia emas 2045 melalui sektor pembangunan ekonomi berkelanjutan.
“Disini Kemenkeu bekerjasama dengan Pemkab Bojonegoro untuk meningkatkan perekonomian daerah khususnya, dan perekonomian Provinsi Jawa Timur pada umumnya, salah satunya dengan menggali potensi-potensi dari beberapa sektor yang ada di Kabupaten Bojonegoro, baik sektor hortikultura, pariwisata, UMKM, dan sektor lainnya,” jelasnya.
Dalam kunjungan pertama ke Kabupaten Bojonegoro, Sigit menyampaikan, jika kegiatan ini menjadi forum yang pertama di Bojonegoro, sebagai wujud sinergi para pimpinan di sektor keuangan dan ke depan juga akan melibatkan sektor non keuangan.
“Hampir seluruh data primer dari semua narasumber kami paparkan, baik yang mikro ekonomi maupun sektor riil. Bahkan bukan hanya disajikan datanya saja, akan tetapi dari beberapa stakeholder yang ada sudah memberikan program yang konkret,” tegasnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut untuk merumuskan kebijakan kebijakan, yang harus diambil untuk membangun ekonomi Kabupaten Bojonegoro.
Khususnya untuk membangun ekonomi Kabupaten Bojonegoro ke depan, sekaligus untuk mendukung perekonomian di Jawa Timur. Selain itu, Pj Bupati menyampaikan beberapa hal besar yang nanti perlu ditindak lanjuti, diantaranya memperkuat fondasi yang menjadi sektor potensial untuk Bojonegoro.
“Kemudian bagaimana memberikan dukungan untuk sektor sektor potensial yang ada di Bojonegoro, termasuk dari sektor perbankan, dan tentunya juga dukungan dari pemerintah pusat lewat transfer ke daerah,” kata Pj Bupati Bojonegoro.
Tak hanya itu, perhatian khusus lainnya menurutnya bagaimana menggunakan anggaran tersebut secara baik, termasuk belanja-belanja kementerian dan lembaga yang ada di Bojonegoro dan Jawa Timur, bisa disinergikan dengan programnya Pemkab Bojonegoro.
“Sehingga nanti semua belanja tersebut dalam APBD bisa lebih efektif dan baik hasilnya untuk masyarakat kita,” imbuh Adriyanto.
Sementara itu, Staf Khusus Kementerian Keuangan RI Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Prof Candra Fajri Ananda, SE, MSc saat ditanya terkait masih banyaknya masyarakat yang terjerat koperasi mingguan dan pinjaman online.
Dirinya menyampaikan, jika sesuai yang telah disampaikan oleh perwakilan otoritas jasa keuangan, nantinya OJK berjanji akan mengadakan semacam pendidikan atau edukasi kepada seluruh kepala desa, karena banyak korban pinjol itu lokasinya ada di desa-desa.
“Kami berharap edukasi ini nantinya pemahaman masyarakat terkait pinjaman atau kredit dari perbankan. Sehingga permasalahan yang saat ini sering terjadi, bisa ditekan dan dibatasi,” ujarnya.
Sebelum dalam acara terakhir dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan para peserta yang hadir, termasuk perwakilan dari kelompok tani dan pengusaha. Kemudian kegiatan forum diskusi diakhiri oleh local expert Kemenkeu Jawa Timur dari civitas akademika Prof. Rudi Purwono FEB Universitas Airlangga.
Kegiatan ini dihadiri Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto, Staff Khusus Kemenkeu RI Bidang Perumusan Kebijakan Regional Fiskal Prof. Candra Fajri Ananda, Kepala Kantor Direktorat Pajak Jatim 1 selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim Sigit Danang Joyo, Deputi Kepala Perwakilan Bi Perwakilan Jatim M. Nur Nugroho, dan Direktur Kemitraan OJK Perwakilan Jatim Dedi Patria.
Kemudian turut hadir pula Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Zulkipli, Kepala Divisi Direktorat Industri Produk Halal Komite Daerah Ekonomi dan Syariah Jawa Timur dr. Hj. Siti Husnulo beserta para jajarannya. Serta dari pejabat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu Sekretaris Daerah Nurul Azizah, Kepala Dinas terkait, perwakilan Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro dan stakeholder terkait. (*/edo)
