NGAWI - Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Ngawi masih cukup tinggi. Pemkab Ngawi menargetkan perbaikan terhadap ribuan RTLH tersebut rampung di tahun 2029.
Berdasar data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Ngawi hingga akhir 2024, masih ada 8.900 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Upaya perbaikan terus dilakukan, tahun ada 188 unit dengan alokasi anggaran Rp.3,7 miliar, penerima bantuan menerima Rp.20 juta rupiah.
Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko mengakui jumlah RTLH di Ngawi masih tergolong tinggi. Pihaknya menargetkan perbaikan dapat selesai dilakukan pada 2029 mendatang.
“Dalam menuntaskan jumlah RTLH yang ada, mulai tahun 2026 mendatang Pemkab menargetkan 1.000-2.000 unit RTLH setiap tahun,” jelasnya kepada JTV, Senin (11/08/2025).
Dijelaskannya, intervensi perbaikan tidak hanya dari pemkab melalui APBD juga dengan melalui dana desa. Menurutnya intervensi melalui APBD bakal ditambah, yakni Rp.20 miliar pada tahun 2026 mendatang, dan akan bertambah setiap tahunnya.
“Jika dilihat sesuai kebutuhan total anggaran untuk memperbaiki 8.900 unit sebanyak Rp.160 miliar,” imbuh Wabup Ngawi.
Wabup menambahkan, tidak hanya melalui APBD dan DD, perbaikan RTLH juga akan bekerjasama dengan CSR serta aprtisipayoris atau dukungan masyarakat. Sehingga target 2029 semua RTLG di Ngawi telah dilakukan perbaikan. (ito/rok)
Berdasar data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Ngawi hingga akhir 2024, masih ada 8.900 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Upaya perbaikan terus dilakukan, tahun ada 188 unit dengan alokasi anggaran Rp.3,7 miliar, penerima bantuan menerima Rp.20 juta rupiah.
Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko mengakui jumlah RTLH di Ngawi masih tergolong tinggi. Pihaknya menargetkan perbaikan dapat selesai dilakukan pada 2029 mendatang.
“Dalam menuntaskan jumlah RTLH yang ada, mulai tahun 2026 mendatang Pemkab menargetkan 1.000-2.000 unit RTLH setiap tahun,” jelasnya kepada JTV, Senin (11/08/2025).
Dijelaskannya, intervensi perbaikan tidak hanya dari pemkab melalui APBD juga dengan melalui dana desa. Menurutnya intervensi melalui APBD bakal ditambah, yakni Rp.20 miliar pada tahun 2026 mendatang, dan akan bertambah setiap tahunnya.
“Jika dilihat sesuai kebutuhan total anggaran untuk memperbaiki 8.900 unit sebanyak Rp.160 miliar,” imbuh Wabup Ngawi.
Wabup menambahkan, tidak hanya melalui APBD dan DD, perbaikan RTLH juga akan bekerjasama dengan CSR serta aprtisipayoris atau dukungan masyarakat. Sehingga target 2029 semua RTLG di Ngawi telah dilakukan perbaikan. (ito/rok)
