BOJONEGORO - Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro segera mencari solusi atas tingginya harga pakan yang dikeluhkan para penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat.
Desakan itu disampaikan setelah Komisi B melakukan monitoring dan evaluasi di Kecamatan Bubulan dan Kecamatan Dander selama dua hari terakhir.
Dari hasil turun lapangan, persoalan mahalnya harga pakan dan minimnya tenaga pendamping disebut menjadi dua kendala utama yang berpotensi menghambat keberhasilan program.
Menurut Sally Atyasasmi, keluhan paling banyak datang dari penerima manfaat program ayam petelur Gayatri dan budidaya lele yang saat ini terbebani kenaikan harga pakan cukup signifikan.
“Pakan ini menjadi tantangan terbesar. Ada kenaikan harga yang cukup signifikan, sementara di sisi lain harga hasil produksi tidak selalu stabil. Ini harus ada solusi yang menjembatani,” kata Sally seusai Monev bertempat di Balai Desa Mojoranu Kecamatan Dander, Selasa (26/5/2026).
Ia menjelaskan, persoalan tersebut tidak terlalu dirasakan pada program ternak domba karena kebutuhan pakan relatif tersedia di lingkungan sekitar. Namun untuk ayam petelur dan budidaya lele, tingginya biaya pakan menjadi beban yang cukup berat bagi penerima manfaat.
Komisi B pun mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera menyiapkan formula penanganan, mulai dari pengembangan pakan mandiri, kemitraan dengan BUMDes, hingga opsi subsidi pakan.
Namun menurut Sally, pembuatan pakan mandiri juga tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus melalui pendampingan teknis agar kandungan nutrisi yang dibutuhkan ternak tetap terpenuhi.
“Komposisi protein, karbohidrat, dan nutrisi harus sesuai. Ini tidak bisa kelompok membuat sendiri tanpa pendampingan dari dinas, karena berkaitan dengan produktivitas ternak,” ujarnya.
Selain persoalan harga pakan, Komisi B juga menemukan persoalan lain di lapangan, yakni kekurangan tenaga pendamping yang bertugas melakukan monitoring dan membantu penerima manfaat ketika menghadapi kendala teknis.
Sally menyebut, di salah satu kecamatan bahkan terdapat satu tenaga pendamping yang harus menangani seluruh desa, sehingga pendampingan dinilai belum maksimal.
“Kalau ada ayam stres, domba sakit, atau lele tidak mau makan, penerima manfaat sering kesulitan berkonsultasi karena keterbatasan tenaga pendamping. Ini harus jadi perhatian,” tegasnya.
Komisi B DPRD Bojonegoro pun meminta agar ke depan ada penambahan tenaga pendamping atau pelatihan bagi masyarakat desa agar monitoring bisa berjalan lebih intens dan tidak bertumpu pada satu orang saja.
Meski demikian, program pemberdayaan tersebut dipastikan tetap akan dilanjutkan pada tahun ini. Hanya saja, hasil monitoring dan evaluasi ini akan menjadi catatan penting agar persoalan mendasar yang ditemukan di lapangan segera dibenahi sebelum program diperluas.(dan/*)
